 |
| Putra Rizki Pratama (Ketum PB-IPPEMAS |
Walikota Sabang mutasikan 47 Pejabat, begitulah judul berita pada harian Serambi Indonesia edisi 18
September 2015. Setelah mendapat informasi dan membaca berita tersebut secara spontan saya berujar "Ka Lom".
Muncul sebuah pertanyaan dibenak saya sebenarnya apa indikator mutasi
itu dilakukan terlebih baru lebih kurang 4 bulan yang lalu mutasi juga
dilakukan di jajaran Kota Sabang, apakah memang pejabat sebelumnya itu
tidak becus sehingga harus dimutasi, jika ini kondisinya tentu ada yang
salah dengan tim baperjakat maka yang paling layak dievaluasi adalah
mereka karena telah salah memberikan masukan kepada kepala daerah. Atau
jangan-jangan ada memang ada alasan lainnya. Jawabannya tentu pasti ada
alasan lainnya.
Menurut saya secara pribadi, bahwa mutasi yang dilakukan dan [sering]
terjadi dikota Sabang bukanlah semata-mata bentuk rotasi dan penyegaran
jabatan ataupun sebagai sarana meningkatkan kapasitasi birokrat itu
sendiri. Meskipun dalam sambutannya Pak Sekda Sabang yang mewakili
Walikota menyebutkan "promosi dan mutasi jabatan adalah hal biasa, namun
bukan pula sebagai kegiatan rutinitas". Kondisi yang terjadi malahan
terlihat mutasi menjadi agenda rutinitas dalam tanda petik tentunya.
Terlebih lagi saat ini, posisi SKPK merupakan posisi politis karena dia
ditunjuk dan ditempatkan oleh Kepala Daerah.
Keanehan yang menurut saya adalah mutasi ini dilakukan disaat pak
walikota sedang tidak berada ditempat, karena sedang melakukan
perjalanan keluar negeri untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah
norwegia. Dan terkesan begitu tiba-tiba dan emergency.
Sehingga terkesan ajang mutasi menjadi sarana memutilasi seseorang atau
menjadi pola Balas Budi, Bagi-bagi jabatan dan ajang unjuk kekuatan di
ranah kekuasaan. Dan jika kondisi ini yang benar-benar terjadi maka
sungguh sangat disayangkan, dikarenakan tidak lagi mengedepankan
kualitas namun sudah menjadi ajang memuaskan sang kepala daerah itu
sendiri.
Jika benar bahwa mutasi terjadi guna melakukan penyegaran birokrasi, lantas kenapa ada beberapa instansi yang mendapatkan rapor merah versi masyarakat tidak pernah tersentuh gelombang-gelombang mutasi sebelumnya. Sehingga muncul pertanyaan dan prasangka ada beberapa pimpinan SKPK yang Kebal Mutasi karena mampu mencuri hati sang kepala daerah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pertunjukan mutasi.
Maka saya selaku salah seorang pemuda dari Sabang, sangat berharap hal
ini tidaklah terjadi. politik Balas Budi atau ajang "kaderisasi politis"
demi kepentingan jangka pendek guna mengamankan sang kepala daerah
tidak menjadi latar belakang terjadinya mutasi, bahkan lebih sangat
disayangkan jika mutasi berubah menjadi sarana Mutilasi pejabat yang
tidak mampu menyenangkan hati sang kepala daerah.
Kami sangat berharap bahwa mutasi dilakukan benar-benar atas dasar
pertimbangan yang matang dan berdasarkan Kualitas dan Kapabilitas
seseorang untuk menjabat sebagai pimpinan SKPK nantinya. Karena SKPK itu
dibentuk untuk menjadi pelaksana teknis sang kepala daerah membangun
dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat bukan kepada golongan
dan/atau pribadi tertentu.
Terkait mutasi, sebaiknya tim Baperjakat berani mengekspose kepada
publik landasan terjadinya mutasi. Karena hingga hari ini tidak ada yang
mengerti alasan pasti seseorang layak dan patut menduduki kursi
pimpinan SKPK. Dan diakhir saya berharap bahwa Sabang menjadi lebih baik
dan benar-benar memikirkan kepentingan masyarakat.
Banda Aceh, 20 September 2015
Putra Rizki Pratama
Ketua Umum PB-IPPEMAS
EmoticonEmoticon