Mutasi di Sabang, Antara Balas Budi atau Mutilasi ???!

Putra Rizki Pratama (Ketum PB-IPPEMAS

Walikota Sabang mutasikan 47 Pejabat, begitulah judul berita pada harian Serambi Indonesia edisi 18 September 2015. Setelah mendapat informasi dan membaca berita tersebut secara spontan saya berujar "Ka Lom".

Muncul sebuah pertanyaan dibenak saya sebenarnya apa indikator mutasi itu dilakukan terlebih baru lebih kurang 4 bulan yang lalu mutasi juga dilakukan di jajaran Kota Sabang, apakah memang pejabat sebelumnya itu tidak becus sehingga harus dimutasi, jika ini kondisinya tentu ada yang salah dengan tim baperjakat maka yang paling layak dievaluasi adalah mereka karena telah salah memberikan masukan kepada kepala daerah. Atau jangan-jangan ada memang ada alasan lainnya. Jawabannya tentu pasti ada alasan lainnya.

“Sabang Cerminan Indonesia”

Oleh : Yusran Nasir, A.Md – Sekretaris Jendral PB-IPPEMAS

Sumber gambar : google.com

        Sabang adalah sebuah pulau kecil di paling ujung barat dari Indonesia, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Nah, karena sabang terletak paling ujung dari NKRI maka 3 mil laut dari garis pantai atau nama kerennya dalam bahasa English disebut “Coastal baseline” yaitu termasuk dalam wilayah dari batas kedaulatan Negara Indonesia. Kemudian lebih dari 3 mil dari garis pantai adalah laut internasional. Oleh karena itu, jangan heran jika kita dapat melihat kapal-kapal besar (walaupun itu juga terlihat kecil dari daratan, hehe) yang mondar-mandir mengangkut peti kemas berlayar di dekat Pulau Sabang, karena itu adalah wilayah Laut Internasional, yang artinya siapa pun bebas melewatinya tanpa perlu izin terlebih dahulu.

            Selanjutnya, berbicara Kota Sabang, maka kota sabang sendiri termasuk kedalam salah satu kabupaten/kota dari 23 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh. Nah, ada keunikan tersendiri bagi Kota Sabang dibandingkan dengan 22 kabupaten/kota lainnya yang ada di Aceh maupun di kepulauan nusantara.

Apa-apa saja perbedaan yang dimiliki oleh Kota Sabang? Keunikanya terletak pada keberagaman etnisnya, jika kabupaten kota/lainnya memiliki ciri khas yang kental baik itu dari segi bahasa (dialek atau gaya bicara), adat pernikahan, sampai pada jenis masakannya. Nah berbeda dengan sabang yang penduduknya terdiri dari berbagai etnis suku pendatang baik mulai dari lokal seperti aceh, minang, batak, jawa, sunda, sampai dari luar negeri juga ada yaitu etnis Tionghoa.

Berhubung Aceh sendiri sudah memiliki banyak bahasa seperti bahasa Aceh, Aneuk Jamèe, Tamiang, Haloban, Kluet, Singkil, Devayan dan Sigulai. Dan Etnis lainya seperti minang, batak, jawa, sunda juga memiliki bahasa daerahnya sendiri. Nah jika semua etnis memiliki bahasa daerahnya sendiri bagaimana dengan Sabang yang hampir seluruhnya adalah kaum pendatang?

Untuk berkomunikasi masyarakat sabang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari karena adanya perbedaan bahasa antara satu etnis dengan etnis lainnya, sehingga lama-kelamaan bagi generasi muda selanjutnya lebih terbiasa berbicara menggunakan bahasa Indonesia ketimbang bahasa daerahnya. Tapi banyak juga warga yang masih mempertahankan bahasa daerahnya seperti bahasa aceh yang dipakai sesama orang aceh, tetapi secara umum bahasa yang digunakan disabang adalah bahasa Indonesia.  

Sumber gambar : google.com

Menarik memang kalau berbicara tentang sabang, karena ibarat sebuah semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tetap satu jua, nah ini yang terlihat dalam kehidupan masyarakat sabang, walaupun berbeda-beda latar belakang budaya tetapi tidak terjadi konflik antara suku, ras, maupun konflik agama disabang, yang ada hanyalah keharmonisan dari keberagamannya. Oleh karena itu, Sabang dapat dijadikan sebagai cerminan dari bangsa Indonesia yang sejatinya, memiliki beraneka ragam etnis dengan bahasa yang berbeda tetapi tetap menggunakan Indonesia sebagai pemersatu.

Selain dengan keberagaman dan keharmonisannya, pesona keindahan wisata sabang juga sangat menakjubkan sehingga bisa dikatakan sebagai surga yang tersembunyi diujung barat Indonesia.

Apa itu Training Audit Sosial

**Resume bahan Training Audit Sosial bekerjama dengan LSM Rumoh Transparansi Banda Aceh, 19 september 2015

Penulis : Wijiasih Rahma Sari, Sekretaris Bidang Kesekretariatan PB-IPPEMAS dan mahasiswi Psikologi Unsyiah.

Pengenalan Audit Sosial

Apakah ada seorang yang ingin peduli akan pembangunan yang ada disekitarnya, contohnya saja bertanya berapa dana yang dihabiskan untuk sebuah proyek pembangunan dilingkungan sekitar? Atau menanyakan siapa yang berwenang membangun atau membuat ini? Tapi kenyataannya tidak banyak orang yang perduli akan apa yang ada di dekat mereka, begitulah masyarakat kita, tidak mau memperdulikan apa yang ada disekitar mereka. Jika ada pembangunan sebagai contoh pembuatan tower air yang dibangun oleh pemerintah daerah di salah satu desa, disana yang menjadi pekerjanya bukan dari mereka orang-orang desa tersebut, bahkan warga desa tersebut pun tidak diikutsertakan dalam pembangunan tower air tersebut. Karna dari itu para masyarakat pun merasa tidak punya hak dalam memiliki, menjaga tower tersebut. Seharusnya masyarakat wajib mendapatkan dan mengetahui apa hak-hak mereka yang seharusnya diberikan oleh pemerintah. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pelayanan publik. Dalam prosesnya tidak sedikit pelayanan publik masyarakat tidak dipenuhi, hal ini terjadi karena hampir tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pengawalannya nah untuk itulah audit sosial dapat dijadikan alat untuk memperbaikinya.

Audit sosial adalah proses evaluasi, menilai dan mengawasi pemerintah yang melibatkan masyarakat. Tujuan dari audit sosial adalah untuk menciptakan pemerintah yang berintegritas, akuntabel dan transparan.

Proses Audit Sosial
Dalam melaksanakan audit sosial ada beberapa proses yang harus kita dijalankan yaitu:
- Penyampaian informasi mengenai dana
- Pemantauan dan penilaian kinerja oleh masyarakat
- Melingkupi objek
- Kebijakan publik
- Pelayanan publik
- Proyek pembangunan
- Pogram pemerintahan
- Forum klarifikasi dan verifikasi
- Advokasi hasil dan audit sosial
Outcome : pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas layanan, peningkatan trasparansi dan akuntabilitas.

Persiapan Audit Sosial